Redaksi IPMAFA — Kebijakan lima hari sekolah yang belakangan ramai diperbincangkan ternyata menuai banyak penolakan dari masyarakat Kabupaten Pati. Fakta ini terungkap melalui survei yang diselenggarakan oleh Fakultas Tarbiyah Institut Pesantren Mathaliul Falah (IPMAFA) Pati pada 30 Juni hingga 2 Juli 2025.

Survei ini melibatkan 208 responden, dengan komposisi 53,4% laki-laki dan 46,6% perempuan, mayoritas berada di rentang usia produktif (32,7% berusia 20–30 tahun dan 26,4% berusia 31–40 tahun). Meski 85% responden menyatakan mengetahui adanya kebijakan lima hari sekolah, sebagian besar informasi tersebut didapat dari media sosial (84,2%), bukan dari sosialisasi langsung (11,9%) atau website resmi pemerintah daerah (9,6%).

Hasil survei menunjukkan penolakan yang cukup kuat:

• Sebanyak 67,2% responden menyatakan tidak setuju dan tidak mendukung kebijakan lima hari sekolah.

• Hanya 13,6% yang mendukung, dan 19,2% bersikap netral.

• Dari segi persepsi, 52% responden menyatakan kebijakan ini sangat negatif dan 29,4% menilai negatif. Sementara itu, hanya 11,3% yang berpendapat sangat positif dan 7,3% positif.

Responden juga mengungkapkan beberapa kekhawatiran dan dampak negatif utama, antara lain:

• Anak-anak tidak dapat mengikuti pendidikan keagamaan seperti TPQ dan Madin (73,4%).

• Beban belajar yang padat membuat anak kelelahan secara fisik dan psikis (59,9%).

• Kesulitan orang tua dalam mengatur jadwal pengasuhan, les bakat minat, dan kegiatan lain (32,8%).

• Guru menjadi kelelahan karena jadwal mengajar yang lebih padat (28,8%).

Survei ini juga menemukan bahwa mayoritas masyarakat menilai kebijakan tersebut belum disiapkan secara matang:

• 63,8% menganggap kebijakan ini belum melalui kajian mendalam.

• 54,2% tidak mengetahui adanya naskah akademik pendukung kebijakan ini, bahkan 35% yakin naskah tersebut tidak ada.

• 85,9% merasa kebijakan lima hari sekolah tidak mempertimbangkan keberlangsungan ekosistem pendidikan lain seperti TPQ dan Madin.

• 91% masyarakat menilai sekolah belum siap dari segi SDM maupun sarana prasarana.

Sebagai alternatif, masyarakat menyampaikan beberapa usulan:

• 40,7% mengusulkan kembali ke pola enam hari sekolah.

• 36,2% mengusulkan integrasi kebijakan ini dengan ekosistem pendidikan lain.

• 14,1% menyarankan pengurangan beban kurikulum, bukan jumlah hari belajar.

Hasil survei yang dilakukan Fakultas Tarbiyah IPMAFA Pati ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan dalam meninjau ulang kebijakan lima hari sekolah, agar lebih sesuai dengan kondisi riil dan aspirasi masyarakat. Tujuannya, mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusif, seimbang, dan berkelanjutan.

Tentang IPMAFA:
Institut Pesantren Mathali’ul Falah (IPMAFA) adalah perguruan tinggi yang terus berkomitmen untuk mencetak generasi yang berakhlak, berilmu, dan berkontribusi bagi masyarakat. Berlokasi di Pati, Jawa Tengah, IPMAFA terus berinovasi dalam pengembangan pendidikan dan riset berbasis nilai-nilai pesantren.